Sapma PP Soroti Kenaikan Tarif Pengurusan STNK, SIM dan BPKB

9 Januari 2017 18:13
Sapma PP Soroti Kenaikan Tarif Pengurusan STNK, SIM dan BPKB

MAKASSAR, INIKATA.com – Kenaikan tarif Pengurusan STNK, SIM serta BPKB
Mengundang banyak perhatian berbagai kalangan Publik.

“Kami mendesak Polri segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB itu,” kata Ardan Setiyadi Ketua Bidang Kaderisasi Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma) Sulsel, Senin (9/1/2016).

Pihaknya sendiri menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan penentu biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD.

Sementara kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum tetapkan DPR sehingga penerapan kenaikan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum.

“Sikap mengabaikan itu menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum. Sikap ini sangat disayangkan,” jelas Ardan.

Menurut Ardan, Polri sebagai aparatur penegak hukum harus mampu memberi contoh agar seluruh komponen masyarakat di negeri ini patuh hukum dan taat pada undang-undang, tidak melanggar undang-undang dengan menaikkan tarif tanpa persetujuan DPR.

“Kami mengecam keras jika Polri tetap memberlakukan kenaikan tarif pengurusan surat untuk kendaraan bermotor,” tambah dia.

Baca Juga: Badko HMI Sulselbar, Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Sengsarakan Rakyat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur beberapa hal terkait tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Peraturan tersebut di antaranya penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Untuk kendaraan roda dua dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 sementara untuk roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000 dan kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi).

Besaran tarifnya dari Rp80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp225.000 dan kendaraan roda empat dari Rp100.000 menjadi Rp375.000, kemudian semua tarif baru tersebut mulai diberlakukan pada 6 Januari 2017. (**)

Baca Juga: 6 Januari 2017, Tarif STNK dan BPKB Naik Hingga 3 Kali Lipat