Ini Dia Tiga Dinas Dan Satu Badan Yang Menempati Kantor Baru

10 Januari 2017 20:21
Wali Kota Makassar saat Rapat penentuan ruangan, di Ruang Pola Balai Kota Makassar

MAKASSAR, INIKATA.com-– Tiga dinas dan satu badan lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Makassar segera menempati kantor baru yang berada di tiga lokasi berbeda.

Keempatnya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya berkantor di Gabungan Dinas – Dinas (Gadis) akan menempati eks gedung Badan Pendidikan dan Latihan yang berada di Jalan Sultan Alauddin.

Dinas Perpustakaan dan Dinas Kebudayaan yang keduanya merupakan hasil pemekaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Arsip dan Perpustakaan akan berkantor di eks Badan Pemberdayaan Masyarakat yang berlokasi di Jalan Balaikota.

Baca juga: Pemkot Makassar Bentuk Tim Terpadu Atasi Gudang Dalam Kota

Badan Penelitian dan Pengembangan yang merupakan pemekaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menempati kantor eks BNK (Badan Narkotika Kota) yang berada di lantai 2 Balaikota.

“Kita manfaatkan ruang yang ada,” kata Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto saat memimpin rapat penentuan ruangan di Ruang Pola Balaikota, Selasa, (10/1/2017).

Rapat dihadiri pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan kepala bagiam lingkup Pemkot Makassar, Kapala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Erwin Haiyya, serta Asisten I Bidang Pemerintahan Sabri.

Selain itu, juga hadir Asisten II Bidang Keuangan dan Aset Kusayyeng, dan
Asisten III Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Takdir Hasan Saleh.

Diantara dinas dan badan yang menempati kantor baru, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki pegawai terbanyak sejumlah 150 orang diikuti Dinas Kebudayaan 57 pegawai, Dinas Perpustakaan 48 pegawai, serta Badan Penelitian dan Pengembangan 30 pegawai.

Baca juga: DPRD Sulsel Soroti Usulan Pengadaan Dinas Pendidikan di APBD 2017

Setelah dinas dan badan menempati kantor yang baru, Wali Kota Danny mengharapkan pelayanan publik lingkup Pemkot Makassar dapat berjalan baik dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan administrasi ataupun kebutuhan lainnya dapat terlayani dengan cepat dan transparan.(**)