RT/RW Dilarang Berpolitik, RP: Kok Direksi Perusda Dibiarkan?

17 Januari 2017 13:09
Suasana perbincangan pada Uji Publik di Ruang Sipakalebbi Balaikota Makassar, Selasa (17/1/2017).

MAKASSAR, INIKATA.com – Adanya Perwali nomor 72 Tahun 2016, tentang ketua RT/RW tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik menjadi perbincangan pada Uji Publik di Ruang Sipakalebbi Balaikota Makassar, Selasa (17/1/2017).

Salah satu tokoh masyarakat yang juga Anggota DPRD Kota Makassar Rahman Pina menyebutkan, bahwa aturan itu bisa menimbulkan konflik pada lingkup masyarakat.

“Jangan membatasi hak sebagai warga negara untuk berpolitik dan juga untuk sebagai tokoh di lingkungannya, masa ketua RT dan RW dilarang, sedangkan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) dibiarkan,” jelasnya.

Menurut Rahman Pina, pembatasan ini pula jadi acuan yang akan membatasi kebebasan suatu warga negara dan membunuh demokrasi. (**)