DPRD Makassar Minta Perwali RT/RW Direvisi

17 Januari 2017 15:42
Uji publik yang dilaksanakan di Balaikota Makassar, tepatnya di ruang Sipakaleebi, Selasa 17 Januari.

MAKASSAR, INIKATA.com – Dewan DPRD Kota Makassar meminta agar Perwali No.72 Tahun 2016 tentang pemilihan RT/RW direvisi. Sebab, masih ada beberapa poin yang belum sempurna. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan sebelum dilakukan pengesahan.

Hal itu diutarakan Anggota Dewan DPRD Makassar, Supratman. Legislator dari komisi C ini menganggap Perwali NO. 72 ini mendiskreditkan partai politik.

“Di poin itu kan (Perwali No.72) ada larangan RT/RW dilarang berpartai politik. Saya rasa ini yang perlu diubah,” kata Supratman, kepada inikata.com, 17 Januari seusai melaksanakan uji publik.

Menurutnya, tidak perlu terdapat poin pelarangan berpartai politik. “Kalau Ketua Partai gak apa-apa itu boleh saja dilarang. Tapi kalau cuma pengurus parpol, kenapa harus dilarang,” pungkasnya.

Kalau misalnya, lanjut dia, terdapat pelarangan berpartai politik, mesti dilihat sandaran hukumnya.

“Perwali RT/RW ini kan turunan Permendagri No.5 Tahun 2004 yang dimana permendagri cantol pada undang-undang nomor 32 yang saat ini telah dihapus dan digantikan undang-undang nomor 23. Coba lihat undang-undang itu, tidak ada larangan berpartai politik,” lanjutnya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi B, Hasanuddin Leo. Menurutnya, selain pelarangan partai politik, masih terdapat poin-poin yang mesti direvisi.

“Misalnya harus memiliki ijazah SMA dan batasan umurnya. Kan nanti masyarakat saja yang menilai. Karena kalau dipaksakan untuk disahkan nanti akan tumpah tindih dengan aturan diatasanya,” tuturnya. (**)