Ini Kendala Penyerahan Fasum dan Fasos yang Bermasalah

19 Januari 2017 11:54
Ketua DPD REI Sulsel, Arief Mone. (Foto:ist)

MAKASSAR,INIKATA.com – Ketua DPD REI Sulsel, Arief Mone mengaku tidak menyoal pengelolaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) diserahkan ke pemerintah.

Pasalnya, kedua fasilitas tersebut merupakan hak publikakan tetapi, Arief Mone mengaku selama ini pengembang terkendala terkait database di pemerintah.

“Dulu sudah banyak diserahkan, tapi terkendala database di pemerintah. Tapi sekarang sudah terbentuk timnya. Saya pasti mensupport penyerahan fasum fasos, kita akan serahkan secara kolektif,” kata Arief Mone kepada Inikata.com, Kamis (19 Januari 2017).

Baca Juga: DPRD Makassar Naik Pitam, Penyerahan Fasum Fasos Bermasalah

Selain terkendala secara administrasi, REI juga beralasan pengembang terkendala secara teknis,” Dari tahun 2010, tanah yang sudah dipecah menjadi sertifikat tidak dipegang lagi oleh pengembang. Otomatis diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). ” Karena aturannya memang seperti itu. Wajar jika fasum dan fasos tersebut terbengkelai,”katanya.

Selain itu kata Arief, tidak semua pengembang merupakan anggota REI dan surat ijin pembangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan tidak semua tidak dikerjakan termasuk fasum fasosnya. Alasannya tanah yang dibangun bermasalah, kurang biaya dan sebagainya.

Kedepannya, lanjut Arief, permasalahan fasum dan fasos dapat dicarikan solusi agar secara administrasi resmi telah diserahkan ke pemerintah,” Kita setuju jika diadakan pertemuan, bagaimana masalah fasum dan fasos ini teratasi,” pungkasnya.

Baca Juga: Pengembang Membandel, Dewan Bakal Ambil Paksa Fasum Fasos