Kajati Sulsel: Sulsel Urutan ke-7 Pantauan KPK

8 Februari 2017 13:05
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Sulsel) Hidayatullah, SH, MH, walikota Makassar Danny Pomanto dan Wagub Sulsel Agus Arifin Numang disela-sela Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Rabu (8/2/2017). (foto:ist)

MAKASSAR,INIKATA.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Sulsel) Hidayatullah, SH, MH., memberi pengarahan hukum terkait pengelolaan anggaran pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Rabu (8/2/2017).

“Tidak boleh ada keraguan dalam penggunaan anggaran, jika ragu segera konsultasikan agar kita terhindar dari perbuatan korupsi,” ucapnya.

Kata Hidayatullah, 10 provinsi di Indonesia masuk pantauan KPK, termasuk Sulsel yang berada di urutan nomor 7. Meski demikian, menurutnya hal tersebut tidak menjamin adanya keharusan kepala Daerah didampingi KPK dalam mengemban tugas-tugas negara.

Baca Juga: Rakorsus Pemkot Makassar Resmi Digelar

Sementara itu, ia juga menyebut Provinsi Sulsel termasuk penerima gratifikasi terbesar di Indonesia.

Karenanya kata Hidayatullah, seluruh pejabat daerah mestilah memegang prinsip, kenali hukum dan jauhi hukuman.

Hidayatullah mengapresiasi Rakorsus Pemkot Makassar yang telah dua kali dihelat sejak pemerintahan Wali Kota Danny Pomanto.

“Apa yang dilakukan pak wali kota dan jajaran kami sangat apresiasi. Mudahan ke depan Makassar dipimpin pak Danny 10 kali tambah baik,” pungkasnya. (**)

Baca Juga: Jadi Pembicara di FGD Anti Korupsi, Ini Kata Danny