Dewan: Kepala Direksi yang Tidak Mampu dengan Syarat Pemerintah, Ganti Sajalah..

21 Februari 2017 17:24
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Fatma Wahyudin bersama Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara. (Arif/inikata)

MAKASSAR,INIKATA.com – Tidak cukup sebulan lagi, DPRD Makassar bakal melakukan monitoring evaluasi (monev) kepada sejumlah perusahaan daerah (perusda). Rencananya, monev ini akan dilakukan pada bulan Maret kedepan.

Dari hasil monitoring itu, diharapkan akan ditemukan titik temu dari hasil pengawasan antara pemerintah dengan legislator DPRD Makassar.

Karenanya, DPRD Makassar mewanti-wanti bagi perusda yang tidak mengalami peningkatan signifikan agar segera diganti kepala direksinya. Sebagaimana, yang telah disepati bersama antara kepala direksi dengan pemerintah sewaktu lelang jabatan.

“Sesuai dengan apa yang dikatakannya waktu lelang jabatan kemarin. Dan mereka (kepala direksi) harus pertanggung jawabkan kata-katanya,” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar, Fatma Wahyudin kepada inikata.com, Selasa (21/02/2017).

Menurut Legislator dari Fraksi Demokrat ini, terkait dengan syarat-syarat kriteria yang diajukan kepada kepala direksi sewaktu lelang jabatan, harusnya mampu memenuhi target yang ditentukan pemerintah.

Baca Juga: Pemasangan Stiker Gudang Bandel Mesti Dibarengi Tindakan Tegas

“Kalau misalnya tdk mampu, yah harus diganti,” pungkasnya.

“Monev nanti, semua perusda akan kita panggil. Disana (monev) nanti ketahuan mana perusda yang mengalami perubahan signifikan dan mana perusda yang berjalan di tempat,” jelasnya.

Begitupun dikatakan Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara. Walaupun belum dapat berkomentar terlalu jauh mengenai kinerja perusda sepanjang tahun 2016. Namun, di dalam monitoring evaluasi (monev) nanti, sejumlah perusda bakal dievaluasi berdasar pada indikator-indikator.

“Belum dapat berkomentar lebih jauh, tunggulah monev nanti. Kan di dalam monev nanti yang dinilai ada banyak indikator seperti pelayanannya, target pad, dan lainnya,” pungkas Abdi.(**)

Baca Juga: Ini Perusda Rapor Merah Dari Pandangan Dewan