Pengguliran AKD Belum Final, Sampara : Jangan Main-main Dengan Pakta Integritas, Amar : Pakta Integritas yang Mana

1 Maret 2017 17:53
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Sampara Sarif mendesak agar pembentukan Badan Musyawarah (Banmus) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimusyawarahkan terkait pengguliran ketua komisi cepat dilakukan.

MAKASSAR, INIKATA.com — Anggota Komisi B DPRD Makassar, Sampara Sarif mendesak agar pembentukan Badan Musyawarah (Banmus) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimusyawarahkan terkait pengguliran ketua komisi cepat dilakukan.

Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, sebab, kata Legislator dari Fraksi PPP itu, menurut perjanjian awal, bahwa pengguliran Ketua Komisi dilaksanakan setiap setengah periode.

 Anggota Komisi B DPRD Makassar, Sampara Sarif mendesak agar pembentukan Badan Musyawarah (Banmus) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimusyawarahkan terkait pengguliran ketua komisi cepat dilakukan.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Sampara Sarif mendesak agar pembentukan Badan Musyawarah (Banmus) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimusyawarahkan terkait pengguliran ketua komisi cepat dilakukan.

“Pada perjanjian sebagaimana pada awal penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan walikota makassar sendiri,” ungkap Sampara kepada INIKATA.com, Rabu (01/3/2017).

“Perjanjiannya bahwa setiap setengah periode terjadi pengguliran Ketua Komisi. Okelah, tahun pertama Fraksi PPP hanya mendapat Wakil Ketua. Jadi setelah perombakan AKD ini, PPP akan menjabat Ketua Komisi D,” tandasnya.

Karenanya, Sampara mengaku telah menghubungi Ketua DPRD Makassar, Erick Horas untuk segera membentuk Badan Musyawarah (Banmus) AKD.

“Makanya kita hubungi Erick Horas supaya men-banmus-kan ini. Supaya kegiatan-kegiatan di DPRD ini berjalan ssbagaimana mestinya,”ungkapnya

“Kita mau agendakan di banmus supaya jelas, supaya komitmen awal kita pergantian AKD setengah periode,”lanjutnya.

Sampara menandaskan bahwa tidak ada perubahan perjanjian terkait pengguliran alat kelengkapan dewan (AKD).

“Jangan main-main dengan Pakta Interitas itu. Saya kira, teman-teman disini tahu yang dapat dimaini, mana yang tidak. Kita semua ada disini kan karena komitmen,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Busthanul mengatakan terkait
dengan pengguliran AKD. Ketentuannya masih belum final.

Baca juga: Gandeng TPAKD dan Pemprov Sulsel, OJK Kampanyekan Obligasi Daerah

“Oh AKD, masih ada setahun lagi atau sampai tahun 2019 nanti,” kata Amar

Menurutnya, pengguliran AKD dilaksanakan setiap satu periode. Sebab, Legislator dari Fraksi Gerindra itu tidak mengakui adanya perjanjian.

Baca juga: Danny Bersama Pakde Karwo Tamu Khusus di Jamuan Makan Malam PM New Zealand

“Memang ada kesepakatan, tapi kan tidak ada persetujuan, entah waktu itu disetujui atau tidak, saya tidak tahu. Saya sudah lupa waktu itu “bebernya. (**)