KIS Bermasalah, Dewan Sesalkan BPJS dan Dinkes Saling Lempar Tanggung Jawab

11 April 2017 15:04
Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Basdir. (Arif/inikata)

MAKASSAR, INIKATA.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Basdir menyesalkan sikap lempar tanggung jawab antara BPJS dan Dinkes pada penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah.

Dengan demikian, Basdir menganggap permasalahan penggunaan KIS tersebut, tidak adanya yang mau bertanggung jawab antara kedua instansi tersebut.

“Ini yang jadi permasalahan, rakyat miskin juga kan perlu pelayanan kesehatan,” kata Basdir kepada INIKATA.com, Selasa (11/04/2017).

Terkait permasalahan masyarakat menurutnya bukanlan hal yang bisa ditolerir. Karenanya, Basdir mendesak kepada kedua instansi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kartu KIS.

Sejatinya, pendistribusian KIS ini susah dilakukan oleh BPJS dan sudah disebarkan kepada masyarakat. Akan tetapi, Dinas Kesehatan hanya mengetahui jumlah KIS yang tersebar, terkait data penerima kartu KIS, Dinkes tidak mengetahui.

“Dia (Dinas Kesehatan) tidak tahu berapa penerima kartu KIS. Harusnya kan mereka mengkrosceknya kembali. Yang Dinkes tahu, apa yang dilaporkan BPJS,” tuturnya.

Selain itu, pembayaran pembuatan kartu KIS, Dinkes dan BPJS juga saling lempar tanggung jawab.

Karenanya, legislator dari Fraksi Demokrat menuntut persoalan teknis kedua instansi untuk diselesaikan. Sebab, yang dirugikan ialah masyarakat khususnya rakyat miskin.

“Alasannya mereka yang saya dengar. Terkait pembayaran pembuatan kartu KIS. Itukan urusan antar isntansi, bukan urusan masyarakat. Yang intinya masyarakat tidak mampu juga berhak mendapat pelayanan masyarakat,” ujarnya.

“Kalau macam kayak saya sakit, anggota DPR ja’ adaji uangku. Tapi kalau masyarakat miskin, mau bayar pakai apa?,” tutupnya.(**)