Hearing Dewan, Pengusaha Hotel Diduga Memanipulasi Data

24 Januari 2017 17:03
Pengusaha Hotel diduga banyak melakukan pelanggaran hukum dengan memanipulasi laporan pendapatan. (foto:int)

MAKASSAR,INIKATA.com – Pengusaha Hotel dalam hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan anggota Komisi B DPRD Makassar diduga banyak dilakukan pelanggaran hukum dengan memanipulasi laporan pendapatan.

Hal itu diutarakan, anggota Komisi B DPRD Makassar, Ridwan Jafar dalam hearing yang digelar, Selasa (24/01/2017). Menurutnya, sepanjang pengamatannya 2016, dari segi okupansi pengisian kamar, pajak yang disetor ke pemerintah tidak berbanding lurus dengan pendapatannya.

“Misalnya Clarion Hotel, saya selalu ngopi disana. Tapi data yang saya dapat okupansi kamarnya sekitar 90 persen. Dari jumlah kamar yang dimiliki sekitar 500 kamar hampir terisi penuh. Saya perkirakan okupansinya sekitar 80-90 persen, bayangkan! tapi yang disetor tidak seberapa,” kata Ridwan Jafar.

Pihak Clarion Hotel, lanjutnya, mesti transparan dalam melaporkan pemasukannya. Sebab, masalah ini sudah masuk ranah hukum.

” Jika dihitung-hitung, kalau misalnya dari jumlah kamar 500 yang saya liat okupansinya sekitar 90 persen pendapatannya sekitar Rp 600 juta per hari. Jika dalam setahun ada sekitar Rp 200 Miliar. Jika pajak yang disetor 10 persen, Clarion mesti bayar Rp 20 Miliar lebih. Itu baru perhitungan kamar. Tapi yang disetor hanya Rp 15 Miliar,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi B DPRD makassar, Hasanuddin Leo. Legislator dari Fraksi PAN DPRD Makassar ini mengaku jika dilihat dari data-data. Penyetoran pajak dengan hasil pendapatan setiap tahun sangat tidak rasional.

“Begini saja intinya, kalau anda jujur, anda sendiri juga yang tenang. Lebih baik anda transparan dalam melaporkan pemasukannya,” katanya. (**)